Astaguna dan Satriya ‘Jual’ Isu Air Bersih, Jaya 1 Jalur

SEMARAPURA, NusaBali

Saling tebar janji manis tersaji dalam debat perdana Calon Bupati–Wakil Bupati Klungkung yang digelar di Hotel Prime Plaza Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Jumat (15/11) malam. Dua pasangan Cabup-Cawabup yakni paslon nomor urut 1, I Made Kasta-I Ketut Gunaksa (Astaguna) dan paslon nomor urut 2, Made Satria-Tjokorda Gde Surya Putra (Satriya) kompak ‘jualan’ isu air bersih. Sementara paslon nomor urut 3, I Ketut Juliarta-I Made Wijaya (Jaya) sodorkan pemerintahan yang satu jalur alias linier dari pusat ke daerah. 

Debat kandidat pada Jumat malam menghadirkan 5 panelis yakni Dr I Komang Gede Santhyasa ST MT (Wakil Rektor IV Bidang Riset, Kerjasama, Pemasaran dan System Informasi UNHI Denpasar), Prof Dr Dra Anak Agung Istri Ngurah Merhaeni MS (Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unud), Prof Ir Ngakan Putu Gede Suardana M T PhD IPU Asean Eng (Guru Besar Fakultas Teknik Unud), Prof Ir Linawati MEngSc PhD (Guru Besar Fakultas Teknik Unud), Prof Dr Dewa Gede Sudika Mangku SH LL M (Guru Besar Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha).

Pasangan Astaguna yang mengusung program ‘Prema Shanti Jagadhita’ (Pesaja), dengan misi ‘Asta Dharmaning Kaprabon’ tersebut, menjanjikan bakal membangun infrastruktur yang merata dengan menyediakan air bersih 100 persen alias pelayanan penuh untuk seluruh warga Klungkung.

Cabup Made Kasta yang notabene mantan Wakil Bupati Klungkung dua periode ini, memastikan pembangunan jalan dilakukan secara berkeadilan dan seluruh warga bakal menikmati. Khusus di Nusa Penida yang terkendala air bersih, Kasta menjanjikan warga bakal mendapatkan akses air bersih yang maksimal. “Hal ini menjadi prioritas bagi kami untuk mewujudkan Klungkung yang lebih sejahtera,” beber Kasta yang berpasangan dengan Gunaksa diusung Partai Golkar dan Demokrat ini.

Janji paslon Astaguna membangun infrastruktur dan layanan air bersih juga menjadi ‘jualan’ paslon Satriya. Pasangan yang diusung PDI Perjuangan, Hanura, Perindo, ini bakal menjadikan program perbaikan infrastruktur sebagai fokus utama. Cabup I Made Satria mengusulkan pembangunan jalan lingkar di Nusa Penida supaya mendukung perkembangan pariwisata yang semakin berkembang pesat.

Menurut Satria, pariwisata sangat maju pesat di kawasan Nusa Penida, namun infrastruktur jalan semakin sempit. “Kami akan memperbaiki kondisi ini dengan membangun jalan lingkar yang dirancang berbeda dari sebelumnya,” ujar politisi asal Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida ini.

Satria optimistis, dengan pembangunan infrastruktur di Nusa Penida akan bisa memantik Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klungkung menembus Rp 1 triliun dalam lima tahun pertama kepemimpinan mereka nanti.

Tebar janji manis dari paslon Astaguna dan Satriya ini diimbangi kubu paslon Jaya. Seperti tak mau kalah, pasangan yang diusung Partai Gerindra, PKS, PKN, NasDem, dan PSI ini bakal mengedepankan konsep pembangunan infrastruktur yang linier dengan pemerintah pusat. Menurut Juliarta, kolaborasi erat dengan pusat dan Provinsi Bali akan mempercepat penyelesaian masalah jalan dan air bersih di Nusa Penida. Juliarta yang juga mantan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali ini menyiapkan program peningkatan kualitas jalan dan sarana air bersih. Yang paling penting kata dia, membangun Dermaga Kapal RoRo (roll-on roll-off) di Klungkung daratan untuk mempermudah akses ke Pulau Nusa Penida.

Nah, saat debat memasuki sesi tanya jawab, paslon Astaguna mengajukan pertanyaan terkait program ‘Satu Jalur’ yang dimaksud oleh kubu paket Jaya. Cawabup Gunaksa mempertanyakan makna slogan linier, satu jalur, one commando yang kerap disampaikan Paket Jaya dalam kampanye mereka. “Apa yang saudara maksud dengan itu (satu jalur), mohon dijelaskan,” ujar Gunaksa.

Cawabup Wijaya langsung menyambar pertanyaan Gunaksa. Eks Caleg DPR RI dari Partai Golkar di Pemilu 2019 silam ini menegaskan, satu jalur yang dimaksud adalah linier dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat. “Seperti kita ketahui di Klungkung ini dalam hal infrastruktur kita memerlukan banyak sekali anggaran, tidak mungkin dengan APBD Klungkung yang kecil kita bisa akan memperbaiki jalan di Nusa Penida serta air bersih. Ini harus ada intervensi anggaran dari pemerintah pusat,” beber politisi asal Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida ini.

Jawaban Cawabup Wijaya ini langsung disanggah oleh Cawabup Gunaksa. “Satu jalur itu saya rasa bukan hanya buat pasangan Juliarta-Wijaya saja, tapi paslon nomor satu dan nomor dua pun saya rasa tetap satu jalur. Yang saya maksud satu jalur itu adalah birokrasi dan regulasinya satu jalur, bukan karena warna partainya,” ujar Gunaksa.

Menurut Gunaksa, siapapun jadi presiden, gubernur serta walikota/bupati tetap harus menyerasikan pembangunan dari pusat ke daerah. Presiden yang memimpin di pusat, kata dia, juga tetap akan memberikan bantuan kepada daerah dari APBN.

Atas argumentasi Gunaksa, Wijaya menegaskan bahwa ada tiga bentuk anggaran dari pusat ke daerah. “Pertama DAU (Dana Alokasi Umum), itu sudah pasti tidak bisa ditawar, karena ada hitung-hitungannya, dari luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kesejahteraan. Kedua, dana bagi hasil, itu pun juga ada hitung-hitungannya. Dan yang ketiga yakni DAK (Dana Alokasi Khusus) yang juga harus ada lobi ke pusat, tidak bisa pusat itu langsung memberikan DAK,” kata Wijaya.

“Kalau kita berada di satu jalur, sudah pasti komunikasi lebih baik dan apa yang menjadi kebutuhan di Klungkung pasti akan tercapai,” imbuh Wijaya. 7 nat, wan